Thursday, July 29, 2021
Ribuan Mahasiswa Sumbar Tolak RUU KPK

Ribuan Mahasiswa Sumbar Tolak RUU KPK



WAWASAN PROKLAMATOR,- Ribuan mahasiswa dari berbagai Universitas di Sumatra Barat (Sumbar) yang tergabung dalam Aliansi Sumbar Menolak turun ke jalan untuk menyuarakan keadilan di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat sejak pukul 10.00 WIB hingga sore hari, Rabu (25/09/2019).

Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa dengan tuntutan meminta Presiden Republik Indonesia (RI) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) terhadap Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), pembatalan pembahasan Rancangan Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pertanahan, dan revisi Undang-undang lainnya yang tidak pro-rakyat, mengadili pelaku pembakaran hutan termasuk korporasi yang mendalanginya, dan mendesak DPRD Sumbar setuju dengan tuntutan tersebut ke pusat.

Pada saat mahasiswa memasuki halaman kantor DPRD Sumbar, mahasiswa menyampaikan hal-hal terkait tuntutan di atas kepada Ketua DPRD Sumbar serta perwakilannya secara damai. Setelah menyampaikan orasi, mahasiswa meminta DPRD Sumbar untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi tuntutan di atas dan dikirimkan kepada Pemerintah Pusat.

Massa aksi yang berasal dari Aliansi Sumbar  Menolak kemudian meninggalkan lokasi aksi dengan alasan surat persetujuan tersebut sudah ditandatangani oleh DPRD Sumbar. Kemudian beberapa perwakilan dari kampus yang terlibat dalam aksi tadi melakukan mediasi serta meminta kepastian kapan kejelasan tuntutan yang dikirim terealisasikan dan dibatalkannya RUU KUHP dapat dibaca oleh DPR RI. Saat mediasi berlangsung, terjadi aksi anarkis di ruangan sidang utama yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ikut konsolidasi dengan Aliansi Sumbar Menolak. Latar belakang oknum ini yaitu ingin menduduki Gedung DPRD, merusak fasilitas, dan melakukan vandalisme. 

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan puncak berbagai upaya pemberantasan korupsi. Sifat kejahatan korupsi yang sistematis serta berdampak pada kerugian keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, membuat penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak mampu dilakukan secara konvensional. Baca Juga Tolak RUU KPK, Mahasiswa Hukum Lontarkan Pernyataan Sikap

 

(Cawan WP: Dita)

WawasanProklamator.com Jauh Lebih Dekat

 

Share on:

Komentar:

Kirim Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yang mungkin disukai