WAWASANPROKLAMATOR,- Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Barat (Sumbar) menggelar seruan aksi Hari Anti Penyiksaan Internasional. Seruan berlokasi di depan Gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar, Kamis (26/06/2025).
Saat ini, maraknya isu-isu penyiksaan dan kekerasan di Sumbar oleh aparat pemerintah di beberapa daerah. Permasalahan tersebut akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat.
Koalisi Advokat Anti Penyiksaan, dalam rangka Anti Penyiksaan Internasional melayangkan enam tuntutan kepada Ketua dan Komisi I DPRD Provinsi Sumbar. Selaku wakil rakyat yang bertanggung jawab dibidang hukum dan pemerintahan. Mengambil langkah serta kebijakan terkait situasi kasus-kasus penyiksaan di Sumbar saat ini dan mendorong penegakan hukum terhadap aparat pelanggar hukum, diantaranya:
- Tragedi Kuranji dugaan penyiksaan Alm. Afif Maulana dan 18 orang anak lainnya oleh anggota Ditsamapta Polda Sumbar serta terbukti dalam Sidang Etik Profesi Polri.
- Kasus extrajudicial killing oleh anggota Polres Agam terhadap Ganti Akmal kasusnya berjalan lambat di Diskrimum Polda Sumbar.
- Kriminalisasi Petani Kapa, Pasaman Barat sedang berkonflik lahan dengan PT. PHP I.
- Brutalitas anggota Kepolisian disetiap pembubaran massa aksi: penyiksaan salah satu anggota Polresta Padang yang kasusnya berjalan lambat di Diskrimum Polda Sumbar.
- Proses penangkapan yang bernuansa penyiksaan dan tidak manusiawi yang dipertontonkan anggota Polresta Padang di media sosial.
- Pembubaran sewenang-wenang PKL di Kota Padang yang berujung represif dan penyiksaan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam orasinya, Calvin Nanda Permana, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, melantangkan korban penyiksaan dipukul, dilibas, dihantam dengan kalung rantai oleh aparatur pemerintah yang tidak manusiawi. Lebih tegas, anak-anak memang benar salah tetapi layaknya aparat penegak hukum seharusnya menggunakan akal dan pikiran.
“Jika ada sebuah kesalahan harusnya di proses dengan prosedur hukum. Kita tidak ingin aparatur pemerintahan kita diisi dengan entitas tidak manusiawi, Sumbar harus bebas dari praktek penyiksaan,” lantangnya.
Salah satu massa aksi, Danan Anwar mengaku kecewa terhadap aparat penegak hukum seperti DPRD dan Kepolisian yang tidak ikut membersamai aksi demonstrasi dalam memperingati Hari Anti Penyiksaan. Ia juga menyampaikan, aksi demo ini akan kembali berlanjut seminggu kemudian apabila aparat penegak hukum masih bersikap apatis dan tidak responsif setelah aksi demonstrasi hari ini.
“Apabila tidak ada transparansi, dan respons dari aparat penegak hukum, kami akan datang kembali melakukan aksi demo dengan jumlah massa yang lebih ramai. Untuk itu, silakan respons dan tindak lanjuti tuntutan kami,” tegasnya.
Muhammad Syarif, Koordinator Lapangan (Koorlap), mengutarakan rasa kekecewaan dan kemarahan terhadap aparat penegak hukum yang lalai dalam mengemban tugas daan kewajibannya. Ia juga mengaku, dalam aksi demo ini hanya berdiskusi bersama Kasubag (bagian aspirasi DPRD).
“Sayang sekali, dalam aksi demonstrasi ini Ketua DPRD enggan membersamai kami. Berikutnya, kami akan kembali melakukan aksi demo serta melakukan sebuah manifesto atau menulis surat kepada Kapolda Sumbar pada Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara”, tutupnya.
Sabrina WP & Cawan WP: Adiva Rasti
Wawasanproklamator.com Jauh Lebih Dekat
