WAWASANPROKLAMATOR,- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi demontrasi dalam memperingati Hari Buruh Nasional. Massa berkumpul di depan Kantor Gubernur, Kota Padang pada Senin 05 Mei 2025.
Tuntutan yang dilayangkan meminta agar pemerintah menindaklanjuti persoalan upah murah, pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak merata, hak-hak buruh, dan pemerataan akses pendidikan di Sumbar. Aksi tersebut juga menjadi peringatan May Day bagi para mahasiswa menandakan panggilan untuk perubahan struktural.
Muhammad Nabil Azka, Menteri Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Masyarakat Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM-KM Unand), menyampaikan, kehadiran mereka di aksi tidak dilandasi oleh kepentingan pribadi, melainkan demi rakyat Indonesia. Ia menegaskan, gerakan sosial tidak boleh diremehkan karena akan terus bangkit meskipun berkali-kali dihancurkan.
“Melihat bagaimana keadaan sekarang, kami mulai kembali ke tempat ini, betapa buruknya kondisi masyarakat khususnya dalam hal pendidikan dan sektor pekerjaan yang berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 113 juta orang sedang bekerja berada di sektor Informal. Ini berarti pemerintah belum memberikan wadah yang cukup untuk menampung masyarakat dalam pekerjaan layak,” ucapnya.
Presiden Mahasiswa (Presma) Univeritas Negeri Padang (UNP), Muhammad Adli, menilai pemerintah Sumbar belum berhasil memberikan kesejahteraan kepada para buruh. Ia menambahkan, mereka tidak membawa senjata dalam penyampaian aspirasi melainkan semangat, akal dan keadilan.
“Hentikan intervensi terhadap mahasiswa dan berikan pemahaman yang benar tentang apa yang diperjuangkan. Pesan teruntuk seluruh mahasiswa, jangan pernah takut terhadap tekanan karena siapa lagi yang akan menyuarakan kebenaran serta hak-hak masyarakat yang terlindas oleh pemerintah,” ujarnya.
Salah satu massa, M. Hanif Hasibuan, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (PPNP), mengatakan aksi ini dilakukan untuk memperingati dan menyuarakan kondisi pendidikan dan buruh yang menjadi tonggak utama bagi Indonesia. Ia meminta agar Gubernur bersikap ksatria dengan menemui dan mendengarkan suara masyarakat secara langsung.
“Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terbaik kita kepada mereka yang terlena duduk manis di kursi kekuasaan. Buruh-buruh hanya jadi korporat yang tidak diberi hak, serta pendidikan di kota teriak merdeka belajar tetapi di desa itu hanya mimpi,” tegasnya.
Massa aksi lainnya, Ridho Kurnia, Presma Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Pendidikan Tinggi Islam (STAI-YAPTIP) Pasaman Barat, menyoroti rendahnya prioritas pendidikan di daerah-daerah terpencil serta ketimpangan akses belajar yang masih terjadi. Dalam orasinya, ia menyuarakan pentingnya komitmen negara dalam menjamin kualitas pendidikan sebagai fondasi mencetak generasi penerus bangsa.
“Hari ini bukan hanya soal perut lapar karena upah tidak layak, tapi soal pikiran yang terkunci karena pendidikan yang kurang merata. Sudah saatnya pemerintah turun tngan menyelesaikan persoalan pendidikan yang timpang dan kesewenang-wenangan terhadap buruh,” tutupnya.
Cece WP
Wawasanproklamator.com Jauh Lebih Dekat
