WAWASANPROKLAMATOR,- Keadaan politik Indonesia baru-baru ini menjadi sorotan, dengan Media Sosial (Medsos) dipenuhi hastag #KawalPutusanMK. Di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Sumatera Barat (Sumbar), masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Padang, Kamis (22/08/2024).
Aksi ini bertujuan menyampaikan sikap penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diusulkan untuk diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Hal itu membuat masyarakat sipil semakin memanas atas tindakan yang dinilai merusak sistem demokrasi.
Rifai Lubis, menyampaikan ultimatum, selamatkan demokrasi RI yang telah dibunuh dan dirampas oleh dinasti Jokowi beserta kroninya. Lebih lanjut, alih-alih jadi sosok negarawan malah menjadi perusak.
”Menghalalkan segala cara bagi keluarga dan antek-anteknya, belum puas pasca anak sulungnya jadi Wakil Presiden (Wapres). Melumpuhkan partai politik hingga mengadakan sidang dadakan, DPR RI merespons putusan MK adalah puncak yang mereka lakukan,” sampainya.
Lalu ia menyebut, semua itu adalah bentuk menghina dan membunuh kebijakan konstitusi. Tak hanya itu, merevisi RUU Pilkada guna memfasilitasi anak dan kroni-kroninya agar mengabdi terhadap kepemimpinan dinasti.
“Koalisi Indonesia maju adalah pembajakan demokrasi untuk menghambat oligarki dan musuh rakyat yang mencintai keadilan. DPR RI sangat memalukan karena sebagai alat dinasti Jokowi,” lanjutnya.
Ia juga menerangkan, beberapa RUU seperti masyarakat, pekerja rumah tangga, anti penyiksaan, pelepasan aset semua cakupan tak pernah diacuhkan. Akan tetapi, demi mendukung kepimpinan Jokowi hitungan 24 jam RUU Pilkada melawan putusan MK langsung di proses.
“Rakyat Sumbar menyampaikan ultimatum sebagai berikut, sudahi kemuakan dan kemarahan rakyat dan hentikan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Jika masih ngeyel dan memainkan kedaulatan rakyat kami mengajak semua massa memboikot Pilkada yang menghancurkan demokrasi, maka kita terus kawal ultimatum demi cita-cita republik serta reformasi tercapai dan terwujud,” tegasnya
Salah satu mahasiswa Universitas Andalas, dalam orasinya mengatakan, keberadaan massa di lokasi demonstrasi untuk memperjuangkan hak rakyat, meski harus meninggalkan perkuliahan. Lalu ia menyampaikan, hari ini sedang terjadi sidang rapat paripurna yang akan mengesahkan RUU Pilkada dengan ketidakadilan di negara Indonesia.
“DPR RI dipilih untuk mewakilkan suara rakyat, tapi pada hari ini kenyataannya tidak ada sama sekali. Massa demonstrasi akan turun ke jalan bagi yang mengotak-atik negara kita ini,” terangnya.
Anggota Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik (WP2SosPol) Universitas Negeri Padang (UNP, Anjerita Sani Silaban, lewat orasinya mengutarakan, massa demonstrasi yang hadir karena keterpanggilan moral. Ia melantangkan, DPR RI sudah dikendalikan oleh rezim Jokowi dan masyarakat merasakan keresahan.
“Panggil DPR RI suruh mereka turun, bicara di sini kami hanya melakukan aksi damai. Semua yang menginjakkan kaki di depan Gedung DPR RI ingin menyampaikan aspirasi,” lantangnya.
Dr. H. Aznil Mardin, Salah satu dosen Universitas yang ada di Sumbar, mengkritik DPR yang dinilainya lebih sebagai dewan pemerkosa rakyat. Ia turut memanggil, praktisi media, polisi, aktivis dan masyarakat sipil untuk ikut bergabung dalam demonstrasi tersebut.
“Hari ini semua massa demonstrasi hadir bukan dibayar, kawan-kawan para pendiri bangsa saat sekarang menangis negara diperkosa satu keluarga dan antek-anteknya. Wahai masyarakat kalian boleh tertawa melihat kami berdemo tetapi besok menangis di perkosa republik ini,” teriaknya.
Wawasanproklamator.com Jauh Lebih Dekat
