WAWASANPROKLAMATOR,- Kritisi tatanan demokrasi dibawah kepemimpinan Joko Widodo Sumatera Barat (Sumbar) ikut andil unjuk rasa akan perlawanan. Seruan Aksi Ibu Pertiwi Memanggil mengusung tema Sumbar Melawan, Tegakkan Keadaban Bernegara, Selamatkan Demokrasi. Kegiatan tersebut memanggil academica, aktivis, aliansi mahasiswa, dan seluruh masyarakat sipil di depan Kantor Gubernur Sumbar, pada Rabu 20 Maret 2024.
Adanya tujuan diadakan aksi tersebut yaitu meminta presiden Jokowi agar bersikap netral dan menyikapi naiknya harga kebutuhan pokok. Adapun tuntutan lainnya seperti penolakan aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menduduki jabatan sipil. Keadaan negara dan pemerintahan sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang menarik perhatian dunia internasional.
Hary Efendi Iskandar dalam orasinya mengatakan, aksi ini mengingatkan di era presiden kedua pada 26 tahun lalu. Ia juga menambahkan, kurang lebih 150.000 mahasiswa menjadi saksi sejarah di Jalan Sudirman.
“Ketika aksi ini saya ingat 26 tahun yang lalu dibawah kepemimpinan Soeharto. Kurang lebih 150.000 mahasiswa menjadi saksi sejarah di jalan Sudirman ini, tepatnya depan Kantor Gubernur yang menjatuhkan Soeharto dari kekuasaan mengarah kepada monarki dan oligarki,” ujarnya.
Aktivis Lembaga Badan Hukum (LBH) Padang, Mitra Oktavia, menyampaikan, keadaan negara pada masa ini sedang tidak sehat. Lebih lanjut ia menambahkan, politik dinasti yang diusut Jokowi hingga Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi dapat dipercaya.
“Semua tahu sebenarnya situasi negara pada saat ini sedang tidak baik-baik saja. Politik dinasti yang dipropagandakan oleh Jokowi kemudian MK mengubah-ubah kode etik menunjukan negara sedang kacau,” paparnya.
Muhammad Syarif, mahasiswa Universitas Bung Hatta, mengatakan, melihat fakta pemerintah melakukan kecurangan demokrasi sewenang-wenangnya demi kepentingan. Kemudian ia berharap, hak dan kewajiban warga negara dapat tersampaikan melalui aksi ini.
“Menyaksikan kebenaran, kecurangan, membungkam demokrasi dan permasalahan yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh negara. Nyatakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, semoga dengan aksi ini timbul kesadaran masyarakat terhadap pemerintah yang sedang kacau,” tutupnya.
Cawan WP: Sabrina Hunafa
Wawasanproklamator.com Jauh Lebih Dekat
