Desak Pemerintah Cabut KUHP, Aliansi BEM Sumatera Barat Gelar Aksi Unjuk Rasa

Fidi WP
301
Sumber Foto: Kru WP

 WAWASANPROKLAMATOR,- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Sumatera Barat (BEM-SB) gelar Aksi KUHP Bermasalah, Membuat Rakyat Resah. Unjuk rasa dilakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (20/12/2022).

Adapun tuntutan yang dilayangkan oleh Aliansi BEM-SB yakni, mendesak pemerintah mencabut kembali Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan karena masih banyak pasal yang bermasalah. Kemudian, mendesak pemerintah memperbaiki atau menghapus pasal yang kontroversial dalam KUHP. Selanjutnya, mendesak presiden Republik Indonesia (RI) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebelum 06 Januari 2023. Terakhir, mendesak pemerintah untuk mengawal tuntutan mahasiswa sampai selesai.

Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Putera Indonesia Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (UPI-YPTK) Padang, Khalib Ajib, dalam orasinya menyatakan, masyarakat menyayangkan sikap DPRD-Sumbar yang tidak berada di lokasi dan tidak membersamai aspirasi dan tidak berpihak kepada rakyat. Ia menambahkan, Aliansi BEM-SB akan bertemu dengan pimpinan DPRD pada Kamis mendatang untuk audiensi.

“Pimpinan DPRD tidak berada di lokasi karena ada kunjungan kerja ke luar kota dan kami kecewa, sebab perwakilan rakyat tak bisa membersamai tuntutan kami. Kamis mendatang akan dilakukan audiensi dengan DPRD, namun jika melanggar maka massa akan turun ke jalan lagi dengan gelombang yang lebih banyak,” tuturnya.

Raflis, Sekretaris Dewan mengungkapkan permohonan maaf dari pimpinan DPRD-Sumbar karena mangkir pada aksi unjuk rasa ini. Melalui Video Call (VC), ketua DPRD-Sumbar berjanji akan menemui mahasiswa untuk melakukan audiensi.

“Mewakili ketua DPRD-Sumbar, mohon maaf karena tidak bisa membersamai aspirasi masyarakat. Para presma sudah melakukan VC langsung dengan ketua dan berjanji akan melakukan pertemuan pada Kamis pagi,” pungkasnya.

Salah satu demonstran, Anggi Agra Menaldi dari UPI berpendapat, adanya kemunduran mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Ia menilai banyak mahasiswa bersikap apatis, terlalu mengkritisi pemerintahan tetapi tidak menyampaikan pendapatnya. Ia berpesan untuk aksi selanjutnya agar peserta aksi menyamakan persepsi dalam berpikir dan bertindak serta pemerintah cepat dalam menemui massa aksi agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Banyak mahasiswa bersikap acuh tak acuh terhadap peranannya sendiri. Memang tuntutan ini harus digubris secepat mungkin oleh pemerintah dengan cara melakukan negosiasi kepada presma,” ujarnya

Senada dengan Anggi, demonstran yang enggan disebutkan namanya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Indonesia mengaku sangat kecewa karena aspirasi yang dibawa tidak bisa tersampaikan kepada DPRD. Ia menyesali kebanyakan mahasiswa hanya melakukan aksi untuk sebatas ajang eksistensi belaka.

“Respon dari pemerintah cukup mengecewakan untuk hari ini. Kedepannya lebih matangkan persiapan aksi agar tak menghilangkan roh demokrasi dan memahami tujuan sebenarnya dari unjuk rasa ini,” tutupnya.

Wawasanproklamator.com Jauh Lebih Dekat

TAGS:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Fill out this field
Fill out this field
Mohon masukan alamat email yang sah.
You need to agree with the terms to proceed

Berita Terkait

Mahasiswa Teknik Kimia Lakukan Kuliah Lapangan di PT Transco
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi Gelar Biology Science Competition ke-IX

TERBARU

Iklan

TERPOPULER

Berita Terkait

Mahasiswa Teknik Kimia Lakukan Kuliah Lapangan di PT Transco
Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi Gelar Biology Science Competition ke-IX
Menu