WAWASAN PROKLAMATOR,- Universitas Andalas (Unand) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), AA Lanyala Mahmud Metalliti. Kegiatan ini dilangsungkan di Ruang Senat Rektorat Lantai 4 Unand, Jumat (17/06/2022).
FGD ini mengangkat tema Presidential Threshold, Oligarki Ekonomi, dan Kemiskinan Struktural. Forum ini dihadiri oleh Leonardy Harmainy, M.H, anggota DPD-RI Provinsi Sumatera Barat, Bustami Zainudin, M.H, anggota DPD-RI Provinsi Lampung, citivitas academica, mahasiswa, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Mansyurdin, M.S, Wakil Rektor I Unand, memaparkan, forum ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa maupun lembaga terkait lainnya untuk menambah wawasan dalam bernegara. Tema ini menuntut untuk critical thinking, yang bertujuan memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Diskusi ini berguna bagi civitas academica untuk memperdalam pengetahuan di bidang terkait. Kegiatan ini mewajibkan kita agar berpikir kritis, guna memperjuangkan kehidupan masyarakat nantinya,” paparnya.
Sefdin, menjelaskan, partai politik harus memiliki minimal 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sehingga calon presiden yang dihasilkan sedikit. Oligarki terlahir dari pemilihan presiden. Salah satu cara menggunting olgarki ekonomi dan politik dengan menghapus Presidential Threshold.
“Setiap golongan politik wajib memegang paling sedikit 20% tempat parlemen, yang menimbulkan oligarki. Meniadakan permasalahan itu dengan cara membantai kelompok tersebut,” ujarnya.
Senada dengan Syaifuddin, Asrinaldi M.Si, menuturkan, jumlah partai politik yang besar berdampak pada sekelompok orang sehingga terjadi trias politica. Oligarki tidak hanya dalam pemerintah tetapi dalam partai politik. Dengan adanya keinginan itu, sistem pemerintahan menjadi tertutup.
“Keinginan untuk terus berkuasa akan timbul didalam gabungan partai politik. Ambisi ini menimbulkan sifat nepotisme,” tuturnya.
AA Lanyala, menjelaskan, ketiga isu ini saling berkaitan, sehingga perlu digali lebih dalam lagi. Problematika ini merupakan persoalan yang penting dan fundamental. Satu persoalan yang terjadi disetiap daerah yaitu ketidakadilan dalam perekonomian dan kemiskinan yang susah untuk dituntaskan.
“Isu-isu ini saling berhubungan sama lain, oleh sebab itu penting untuk dibahas dengan tuntas. Disetiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki permasalahan yang sama mengenai kemiskinan dan ketidakadilan terhadap masyarakat,” jelasnya.
Farhansyah, mahasiswa Universitas Eka Sakti, jurusan hukum, berkesan dapat berpikir lebih dalam dan aktif mengenai kemiskinan di Indonesia. Ia juga berharap kegiatan ini menghilangkan alasan politis.
“Disini kita diminta untuk berpikir aktif tentang problematika negara ini. Kegiatan ini merupakan civitas academica bagusnya unsur politik itu dihapuskan,” tutupnya.
Wawasanproklamator.com Jauh Lebih Dekat
