BUNG HATTA MUDA

Dede Hermawan : Memberdayakan Guru Melalui “Pasti Hebat

Dede Hermawan : Memberdayakan Guru Melalui

Senin, 08 April 2019

WAWASAN PROLAMATOR,- Dede Hermawan merupakan alumni Universitas Bung Hatta angkatan 2008  dan saat ini menjadi founder dan Chief Executive...

Arif Fadilah Ahmad, Sang Lincah Pejuang Lembaga Dakwah Kampus  Hingga The Special of Asdos

Arif Fadilah Ahmad, Sang Lincah Pejuang Lembaga Dakwah Kampus Hingga The Special of Asdos

Rabu, 06 Februari 2019

WAWASAN PROKLAMATOR,- Hanya di semester lima, Indeks Prestasi Komulatif (IPK) tidak benar-benar bulat. Sisanya, di semester satu, dua, tiga, empat,...

Nur Amalina, Miliki Segudang Prestasi Hingga Menjadi Tamu Rasulullah di Telaga Al-Kautsar

Nur Amalina, Miliki Segudang Prestasi Hingga Menjadi Tamu Rasulullah di Telaga Al-Kautsar

Minggu, 13 Januari 2019

WAWASAN PROKLAMATOR,- Nur Amalina adalah Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta angkatan 2016 yang memiliki...

FEATURE

Jumat, 08 November 2019

LEO WP

Pantai Padang, Gelora Alam Nan Memesona

2019-11-10 23:26:13WAWASAN PROKLAMATOR,- Sumatera Barat terkenal dengan segala pesonanya, baik dari wisata kuliner, budaya, serta alamnya nan indah tuk dikunjungi....

Ribuan Mahasiswa Sumbar Tolak RUU KPK

Rabu, 25 September 2019 | 11:57:05 WIB Share
Ribuan Mahasiswa Sumbar Tolak RUU KPK

WAWASAN PROKLAMATOR,- Ribuan mahasiswa dari berbagai Universitas di Sumatra Barat (Sumbar) yang tergabung dalam Aliansi Sumbar Menolak turun ke jalan untuk menyuarakan keadilan di Depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat sejak pukul 10.00 WIB hingga sore hari, Rabu (25/09/2019).

Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa dengan tuntutan meminta Presiden Republik Indonesia (RI) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) terhadap Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), pembatalan pembahasan Rancangan Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pertanahan, dan revisi Undang-undang lainnya yang tidak pro-rakyat, mengadili pelaku pembakaran hutan termasuk korporasi yang mendalanginya, dan mendesak DPRD Sumbar setuju dengan tuntutan tersebut ke pusat.

Pada saat mahasiswa memasuki halaman kantor DPRD Sumbar, mahasiswa menyampaikan hal-hal terkait tuntutan di atas kepada Ketua DPRD Sumbar serta perwakilannya secara damai. Setelah menyampaikan orasi, mahasiswa meminta DPRD Sumbar untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi tuntutan di atas dan dikirimkan kepada Pemerintah Pusat.

Massa aksi yang berasal dari Aliansi Sumbar  Menolak kemudian meninggalkan lokasi aksi dengan alasan surat persetujuan tersebut sudah ditandatangani oleh DPRD Sumbar. Kemudian beberapa perwakilan dari kampus yang terlibat dalam aksi tadi melakukan mediasi serta meminta kepastian kapan kejelasan tuntutan yang dikirim terealisasikan dan dibatalkannya RUU KUHP dapat dibaca oleh DPR RI. Saat mediasi berlangsung, terjadi aksi anarkis di ruangan sidang utama yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ikut konsolidasi dengan Aliansi Sumbar Menolak. Latar belakang oknum ini yaitu ingin menduduki Gedung DPRD, merusak fasilitas, dan melakukan vandalisme. 

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan puncak berbagai upaya pemberantasan korupsi. Sifat kejahatan korupsi yang sistematis serta berdampak pada kerugian keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, membuat penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak mampu dilakukan secara konvensional. Baca Juga Tolak RUU KPK, Mahasiswa Hukum Lontarkan Pernyataan Sikap

 

(Cawan WP: Dita)

WawasanProklamator.com Jauh Lebih Dekat

 

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar