BUNG HATTA MUDA

Dede Hermawan : Memberdayakan Guru Melalui “Pasti Hebat

Dede Hermawan : Memberdayakan Guru Melalui

Senin, 08 April 2019

WAWASAN PROLAMATOR,- Dede Hermawan merupakan alumni Universitas Bung Hatta angkatan 2008  dan saat ini menjadi founder dan Chief Executive...

Arif Fadilah Ahmad, Sang Lincah Pejuang Lembaga Dakwah Kampus  Hingga The Special of Asdos

Arif Fadilah Ahmad, Sang Lincah Pejuang Lembaga Dakwah Kampus Hingga The Special of Asdos

Rabu, 06 Februari 2019

WAWASAN PROKLAMATOR,- Hanya di semester lima, Indeks Prestasi Komulatif (IPK) tidak benar-benar bulat. Sisanya, di semester satu, dua, tiga, empat,...

Nur Amalina, Miliki Segudang Prestasi Hingga Menjadi Tamu Rasulullah di Telaga Al-Kautsar

Nur Amalina, Miliki Segudang Prestasi Hingga Menjadi Tamu Rasulullah di Telaga Al-Kautsar

Minggu, 13 Januari 2019

WAWASAN PROKLAMATOR,- Nur Amalina adalah Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta angkatan 2016 yang memiliki...

FEATURE

Minggu, 30 Desember 2018

Ayi WP

Semangat Pedagang Kaki Lima di Usia yang Tidak Muda Lagi

foto thumbnailWAWASAN PROKLAMATOR- Mengawali menjual langsat diusia 40 tahun, hingga kini Pak Syaiful masih semangat dalam menjalani profesi nya sebagai pedagang...

Ketua Yayasan: 2019 Kami Akan Lakukan Perubahan-perubahan Manajemen, Administrasi, dan Cara Pertanggungjawaban Keuangan.

Kamis, 10 Januari 2019 | 09:48:04 WIB Share

WAWASAN PROKLAMATOR,- Audiensi merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam sebuah organisasi atau instansi, guna mengetahui bagaimana perkembangan dalam organisasi atau instansi tersebut. Ini dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta dengan Rektor dan Yayasan yang bertempat di Ruang Sidang Rektor Kampus Proklamator I, pada Rabu (09/01/2019).

Ketua BEMMU, Fajri Indra Pratama mengucapkan terimakasih kepada Bapak Ketua Yayasan dan Rektor yang telah memberikan kami wadah untuk Audiensi ini perihal isu-isu yang terjadi di dalam kampus. Seperti yang diketahui bahwa Universitas Bung Hatta sudah terdaftar menjadi universitas peringkat 100 besar terbaik di Indonesia. Ini merupakan salah satu apresiasi kita terhadap kampus bahwasanya kita tidak ketinggalan dengan universitas lainnya baik negeri maupun swasta.

"Berdasarkan SK Rektor tentang pedoman LPJ Keuangan Universitas Bung Hatta yang kami dapatkan itu menyangkut pada kegiatan kemahasiswaan. Jikalau memang seperti itu seharusnya tim Wakil Rektor III juga dilibatkan dalam hal tersebut yang perannya adalah bidang kemahasiswaan. Itu memang merupakan LPJ Keuangan namun, sistem dan mekanisme yang ada di dalamnya menyangkut pada birokrasi lembaga kemahasiswaan yang terjadi," tuturnya.

"Saya mohon maaf kepada Bapak Ketua Yayasan karena telah memasuki ruangan bapak langsung, karena hal tersebut harus saya lakukan walaupun sedikit frontal. Karena hubungan saya dengan lembaga kemahasiswaan adalah koordinatif konsultatif. Apabila dari fakultas tidak bisa menyelesaikan masalahnya, maka saya yang bertanggungjawab untuk menyelesaikannya," lanjut Fajri.

"Jika tuntutan kami ini tidak sampai maka kami akan bertindak lebih keras lagi daripada ini. Didalam tuntutan ini tidak hanya ada tanda tangan dari Bapak Rektor dan Bapak Ketua Yayasan saja tetapi juga dari kami Lembaga Kemahasiswaan, karena disinilah kami menunjukkan eksistensi kami terhadap kampus, kami satu tujuan yang sama yaitu mengangkat kegiatan kemahasiswaan. Kami juga meminta kepada Rektor untuk mempertahankan lembaga kami ini agar tetap ada dan tidak menjadi ketakutan lagi bagi mahasiswa untuk belajar lembaga di lingkungan kampus," tambahnya.

Lain halnya dengan Ketua DPMMU, Meldi Romadhani yang menyampaikan berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia (RI) No. 44 tahun 2015 mengenai Standar Nasional Perguruan Tinggi yaitu semua fasilitas sarana prasarana kita miliki, tetapi kondisinya memprihatinkan.

Universitas Bung Hatta merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia karena masuk kedalam rangking 100 besar. Namun dibalik semua prestasi tersebut, DPMMU telah banyak menampung keluh kesah masyarakat mahasiswa yang harus segera dicari jalan keluarnya.

"Selama DPMMU periode 2018/2019 menjalankan tugasnya, dimana salah satunya adalah menampung Aspirasi Masyarakat Mahasiswa Universitas Bung Hatta, banyak sekali keluhan mengenai anggaran biaya perkuliahan yang mahal, dan fasilitas penunjang akademik yang sangat minim dirasakan oleh mahasiswa," lanjut Meldi. 

WR II Dra. Susi Herawati, M.Pd., menuturkan bahwa suka tidak suka universitas sebesar ini harus memiliki pedoman LPJ, Karena Universitas Bung Hatta di audit oleh auditor external yang punya lisensi Kantor Akuntan Publik (KAP).

"Mari kita pikirkan, pertimbangkan bahwa ini harus ada. Kalau untuk masalah satu bulan itu sudah ada aturan baru dari Bapak Rektor bahwa kita lebih perpendek waktunya itu 14 hari, karena aturan dari yayasan yaitu usulan dari universitas ke yayasan itu tujuh hari, sedangkan waktu dari kemahasiswaan, dekan, dan unit ke universitas itu satu minggu. Karena saya melihat untuk kemahasiswaan ini sedikit berbeda jalurnya," ungkapnya.

Persoalan uang kuliah ini dengan menggunakan sistem apa pun pasti ada plus minusnya yang tidak bisa disamakan. Sehingga kita mendapatkan ide untuk memudahkan mahasiswa bahwasanya dibuat cicilan sampai tamat, Rinciannya sama saja yaitu uang SPP, Praktikum, Askes, Internet, PMA, Koperasi, IT, Registrasi. Untuk system paket sudah termasuk kedalamnya uang KKN, Skripsi dan Wisuda.

Persoalan SKS itu lah kelemahannya. Kalau paket kita memberikan dua pilihan kepada mahasiswa yaitu 24 SKS atau 20 SKS. Tahun 2018 kenapa uang kuliah nya lebih kecil karena uang pembangunan nya dibayar empat kali tahapan. Sedangkan untuk angkatan 16 dan 17 uang pembangunannya dibayar tiga kali tahapan.

"Saya setuju dengan usulan mahasiswa yang meminta adanya rapat koordinasi yang terjadwal agar tidak terputusnya komunikasi dan membantu mahasiswa kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan kampus," tambahnya.

Rektor Universitas Bung Hatta, Prof. Dr. Azwar Ananda, MA., tidak membantah atas apa yang telah dipaparkan oleh BEMMU dan DPMMU tersebut, karena semua itu benar-benar terjadi di lingkungan kampus. Semua pimpinan kampus mengucapkan terimakasih atas data, fakta, dan tuntutan yang telah disampaikan.

"Masalah pertama adalah SK Rektor tentang alur LPJ Keuangan, didalam sebuah organisasi sebesar Universitas Bung Hatta ini harus ada aturan baku tentang LPJ Keuangan. Fungsi Rektorat yang terganggu oleh ketatnya keuangan memang itu diakui, dan itu terjadi karena adanya masa peralihan tahun anggaran," lanjut Bapak Rektor.

Proses yang terlalu lama juga dirasakan oleh pihak rektorat, mengenai kerusakan-kerusakan gedung mungkin di tahun 2019 ini akan dibereskan semua oleh Bapak Ketua Yayasan Universitas Bung Hatta. Universitas Bung Hatta ada yang namanya Konfernsi Akademik itu tanggungjawabnya Rektor, sedangkan pembangunan, pengadaan, renovasi adalah tanggungjawab Yayasan.

Mengenai Rusunawa itu sudah diperbaiki oleh Menteri PUPR dan mulai semester ini Rusunawa tersebut mulai dihuni kembali oleh mahasiswa bidikmisi khususnya yang laki-laki karena jika tidak dihuni maka bisa menyebabkan hancur lagi.

Gor itu sudah kita diskusikan dengan Bapak Ketua Yayasan dan akhirnya terbentur pada masalah hukum yaitu statusnya. Karena GOR ini dibangun oleh Menteri Pendidikan dan Olahraga (Menpora) yang belum ada penyerahan nya kepada kita. Jadi jika kita perbaiki maka itu sama saja kita merusak asset negara.

Tahun 2019 Ketua Yayasan Universitas Bung Hatta, DRS. H. Zuiyen Rais, M.S akan memprioritaskan FTI untuk direvitalisasi. Kita tidak perlu ribut-ribut tentang masalah kampus, tetapi kita selesaikan semuanya dengan baik-baik. Semua tuntutan mahasiswa kami terima dan akan kami usahakan untuk memenuhinya sesuai dengan kemampuan.

Ketua Yayasan Universitas Bung Hatta, DRS. H. Zuiyen Rais, M.S menyebutkan kondisi ini merupakan kondisi warisan kepada pengurus yang baru dan semua kondisi ini harus segera ditanggapi. Rangkum kembali, pilih mana yang prioritas karena dana kita juga terbatas. Beri waktu kepada Rektor dan Dekan untuk memilih mana yang prioritas itu yang kita dahulu kan.

Tidak ada unsur kesengajaan kami dari Yayasan untuk tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini. 2019 ini kami akan melakukan perubahan-perubahan baik itu manajemen, administrasi, maupun cara pertanggungjawaban keuangan.

"Serahkan saja semuanya kepada kami yang akan membahasnya. Tetapi satu janji pun tidak bisa saya berikan karena ini menyangkut anggaran," sebut Ketua Yayasan.

Sebagian besar Mahasiswa Universitas Bung Hatta menyampaikan bahwa fasilitas penunjang akademik sangat miris sekali dan meminta kepastian kepada kampus terkait permasalahan ini. Kemudian juga alur LPJ kegiatan mahasiswa yang terlalu panjang dan berbelit-belit sehingga menyulitkan mahasiswa untuk berkegiatan. Tidak adanya sertifikat penunjang untuk Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri (FTI) setelah mereka tamat yang akan membantu mereka dalam mencari pekerjaan setelah wisuda.

"Kami hanya ingin birokrasi mahasiswa sampai pada Rektorat, bukan berakhir pada Yayasan. Jadi, kami meminta kepada Rektor untuk mengurus segala fasilitas akademik baik itu sarana prasana kampus, jangan sampai kami yang meminta kepada Yayasan. Yayasan juga harus mengetahui bagaimana kondisi kami di lingkungan kampus. Kami ingin berprestasi tetapi fasilitas yang diberikan hanya seperti ini. Kami ingin adanya hitam diatas putih," katanya.

Selanjutnya klik disini

REDAKSI

WawasanProklamator.com Jauh Lebih Dekat

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar