BUNG HATTA MUDA

Mahasiswa Universitas Bung Hatta  Terpilih Menjadi Duta Genre Inspirator Putri Kota Padang 2020

Mahasiswa Universitas Bung Hatta Terpilih Menjadi Duta Genre Inspirator Putri Kota Padang 2020

Minggu, 23 Februari 2020

WAWASAN PROKLAMATOR,- Riri Agusti Muchtar mahasiswi dari Program Studi Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya (FIB) angkatan 2019...

MAHASISWA UNIVERSITAS BUNG HATTA MASUK 15 BESAR FINALIS DUTA PDAM KOTA PADANG 2019

Mahasiswa Universitas Bung Hatta Masuk 15 Besar Finalis Duta PDAM Kota Padang 2019

Minggu, 29 Desember 2019

WAWASAN PROKLAMATOR,- Leonardus Gunawan mahasiswa Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan...

Mahasiswa FEB Sabet Juara III dalam Turnamen Catur

Mahasiswa FEB Sabet Juara III dalam Turnamen Catur

Senin, 23 Desember 2019

WAWASAN PROKLAMATOR,- Yubilio Zuli mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) angkatan 2018 peroleh juara ke-3 dalam...

FEATURE

Jumat, 05 Juni 2020

Dila WP

Lebaran Ditengah Pandemi COVID-19

foto thumbnailWAWASAN PROKLAMATOR,- Tepat satu minggu lalu takbir menggema diseluruh penjuru negeri, seluruh umat muslim di dunia termasuk Indonesia menuju hari...

Musnahnya Keadilan

Muhammad Ichsan
Selasa, 16 Juni 2020 Share
Musnahnya Keadilan

 

WAWASAN PROKLAMATOR,-

Pada dasarnya Indonesia adalah Negara Hukum. Segala sesuatunya diatur oleh hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dan tersusun secara sistematis dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, seperti kata pepatah dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Keadilan berasal dari kata "adil" yang berarti seimbang atau setimpal,  sedangkan hukum artinya adalah tindakan yang memberi efek jera pada pelakunya. Namun, apa jadinya jika adil tidak ada dalam kamus hukum saat ini. Perbuatan yang menyangkut rasisme dianggap sebagai eksotis sikap terhadap penindas suatu ras, suku, atau agama dan kebudayaan tertentu. Namun, bagaimana jika pelaku tersebut melakukan suatu tindakan memperjuangkan bentuk perlawanan terhadap anti rasialisme yang telah terjadi di suatu wilayah Republik Indonesia? Bahkan bentuk hukuman yang dituntut tidak main-main yakni 17 tahun penjara atas perbuatannya. Jika ditelaah lagi kasus rasisme sebelumnya, penjatuhan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan rasisme hanya diberi hukuman 5 bulan penjara, yang mana ini cukup ringan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan dari ujaran kebencian dan sikap rasis tersebut. Lantas dimana letaknya keadilan jika penegakan hukum tidak seimbang seperti ini?

Menilik kajian konstitusional negara Indonesia menempatkan Pancasila sebagai falsafah dan Ideologi negara dengan 5 sila yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita maknai saja sila ke 2 "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila ke 5 "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Para pahlawan telah berusaha dalam mempersatukan masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Lantas mengapa para penegak hukum tidak memperhatikan konsep keadilan dalam menuntut pelaku. Setidaknya tuntutan mempunyai landasan yang jelas agar tidak memicu terjadinya perpecahan antar bangsa, dan pastinya juga harus adil serta tidak menerapkan diskriminasi dalam penuntutan karena itu akan menghancurkan bangsa Indonesia secara perlahan. Kita semua satu yakni bangsa Indonesia, sangat miris rasanya jika kita masih memandang ras pada saat ini, terutama dengan saudara setanah air kita sendiri, dan jika bentuk rasisme itu dilawan dengan tindakan antirasialisme yang dituntut dengan hukuman yang sangat tidak manusiawi, itu adalah yang sangat-sangat disayangkan.

Padahal, kita harus mengerti bahwa mereka memperjuangkan harkat dan martabat mereka agar saudara setanah air pun dapat menghargai mereka, lantas kenapa para penegak hukum tidak memberikan pondasi yang kokoh untuk mereka, dan malah menjatuhkan mereka dengan menuntut hal-hal yang tidak memperhatikan fakta terkait disidang pengadilan. Sejatinya, penegak hukum dibuat untuk membela orang yang benar, bukan menutup kesalahan orang lain yang dimanipulasi menjadi tindakan yang benar. Harusnya kita perlu memperjuangkan hak mereka, dan tidak menuntut hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku terkait dalam kasus-kasus rasisme yang terjadi sebelumnya, karena itu akan menjadi bumerang buat negara kita dalam memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Jika kita kaji dari kasus ungkapan antirasisme ini, sebenarnya mereka hanya menyampaikan pendapat keberatan atas apa yang terjadi dengan wilayah mereka, namun mereka dianggap melakukan makar tanpa landasan hukum yang jelas. Parahnya lagi terjadinya disparitas dalam penjatuhan hukuman terhadap mereka yang mengakibatkan banyaknya pengamat hukum menyayangkan tuntutan yang dijatuhkan kepada mereka.

Pasal makar yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tepatnya dalam pasal 104 yang ditujukan dalam kasus antirasialisme tersebut merupakan bentuk senjata aparat penegak hukum dalam membungkam aksi mahasiswa yang sejatinya memperjuangkan kesetaraan tanpa diskriminasi. Namun itu dijadikan alat dalam membatasi aspirasi yang ingin mereka sampaikan, padahal dalam konstitusi Negara  Republik Indonesia yang dimuat di dalam UUD 1945 dalam Pasal 28D ayat (1)  memiliki substansi yakni "Prinsip setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dengan begitu konstitusi negara kita saja sudah memberikan peluang untuk mendapatkan  bentuk keadilan hukum yang tidak berat sebelah, namun mengapa realitanya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat ini,  sebagai penegak hukum tentunya kita tidak boleh sembarangan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, apalagi pasal yang berkaitan dengan Makar. Kita maknai saja, pasal makar itu  isinya adalah "Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun,"  dikaitkan dengan permasalahan tersebut tentu berbanding terbalik apabila jaksa sendiri tidak mempunyai fakta hukum yang jelas atas pasal yang mereka jatuhkan kepada para demonstran tersebut.

Sehingga mereka diancam dengan tuntutan pidana selama 10 sampai 17 tahun penjara,  padahal mereka melakukan aksi protes terhadap tindak pidana rasisme. Parahnya, pelaku tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya tahun lalu hanya dihukum 5 bulan penjara. Sebuah anekdot dalam hukum tentu suatu hal yang tidak lucu.  Jauhnya kapasitas koneksi korban dengan pelaku membuat yang bersalah menjadi pemenang dan yang protes menjadi pecundang.  Kekalahan yang dialami mahasiswa Papua terhadap protesnya,  telah membungkam bisukan arti keadilan saat ini.  Indahnya suatu negara bukan terletak pada kekayaan alam namun juga intelektual,  dan cara pandang suatu penegak keadilan dalam menimbang,  memberi,  dan menjatuhi perkara hukum. Memang hingga saat ini, negara kita mengalami krisis yang sudah turun temurun. Hilangnya adil dalam hukum, mencoreng reputasi dari makna leluhur menciptakan “Pancasila” terlebih dijadikan sebagai falsafah bangsa. Apakah falsafah itu juga sebuah anekdot?  Hukum yang seharusnya berjalan dengan cerdas, malah mampet seperti sedotan yang patah.

(Tulisan telah mengalami modernisasi oleh Redaksi Wawasan Proklamator)

Muhammad Ichsan, (Gubernur BEM-FH Universitas Bung Hatta)

(c) Hak cipta WawasanProklamator.comJika mengkopi-paste tulisan ini di situs, milis, dan situs jaringan sosial harap tampilkan sumber dan link aslinya secara utuh.

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar