Pers dan Perang Anti Hoax

AGUNG HERMANSYAH
Rabu, 15 Februari 2017 Share

WAWSAN PROKLAMATOR,- Berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak setiap masyarakat sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk sosial (homo socialis). Berkomunikasi dan memperoleh informasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Setiap orang berhak melakukan komunikasi dengan siapa saja selama dia merasa aman dan nyaman. Berkomunikasi membuat setiap orang saling berbagi dan bertukar infromasi diikuti tanggapan-tanggapan yang mengiringinya yang kemudian menjadi opini publik.

Komunikasi dan informasi merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari konsep negara demokrasi. Komunikasi dan informasi termasuk objek kebebasan pendapat yang merupakan salah satu pilar negara demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga didunia tentunya sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat setiap warga negaranya.

Karena kebebasan berpendapat merupakan bagian yang sangat penting dalam pilar negara demokrasi, maka negara menjamin pemenuhan hak-hak bagi warga negara berupa memberikan ruang kebebasan seluas-luasnya bagi warga negara untuk mengeluarkan dan mengekspresikan suara-suaranya baik dalam bentuk aspirasi maupun opini publik. Konstitusi NKRI (UUD NRI 1945) memberikan kepastian hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi warga negaranya. Untuk hak kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan: "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Kebebasan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 tak hanya milik orang perorangan tapi juga badan hukum. Salah satu badan hukum yang dijamin hak mengeluarkan pendapatnya adalah pers. Pers merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari sejarah negara demokrasi Indonesia. kebebasan pers di Indonesia pun tak lepas dari masa-masa sulitnya. Ketika masa orde baru (orba), eksistensi kebebasan pers  dirampas oleh pemerintah.

Pers tidak bisa menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang sesuai dengan fakta dan kenyataan dilapangan kepada masyarakat. Isi pemberitaan pers diatur dan ditentukan bahkan dibredel oleh pemerintah orba. Masa orba merupakan catatan kelam kebebasan pers di Indonesia.

Bergulirnya reformasi dan berakhirnya pemerintah orba telah membawa babak baru bagi perkembangan pers di Indonesia. Hal Ini disertai dengan diundangkanya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang disahkan pada 23 September 1999 silam. Pers memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga marwah negara demokrasi sebagaimana tercantum dalam konsideran UU Pers yakni "bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin".

Namun, dewasa ini kebebasan berpendapat pers yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Pers telah banyak disalahartikan dan disalahgunakan. Masih ditemukan pers yang tidak memberikan informasi sebagaimana mestinya. Bahkan dengan berkembangnya teknologi informasi, banyak menjamur situs portal berita palsu. Portal berita palsuini mengedarkan pemberitaan yang tidak akurat dan berimbang, bahkan ada berita atau informasi yang sengaja dibuat-buat sehingga terkesan mengada-ngada (hoax).

Berita Hoax telah menciderai hak kebebasan berpendapat. UUD 1945 dan UU Pers memang memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat seluas-luasnya dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, tapi perlu diingat kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang kebabblasan yang melanggar norma agama dan ketertiban umum. Padahal UUD 1945 juga memberikan batasan dalam menjalankan kebebasan berpendapat tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UU NRI 1945 yang menyatakan: "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Membedakan Pers Resmi dan Tidak Resmi

Disigi dari pengertian pers dalam UU Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia (Pasal 1 ayat (1) UU Pers).

UU Pers telah mengatur secara gamblang fungsi pers dalam negara demokrasi tak hanya sebagai media informasi ataupun hiburan, tetapi juga memberikan pendidikan dan sebagai kontrol sosial atas jalannya pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Pers. Peredaran berita hoax tentu sangat jauh dari hakikat dan fungsi pers.

Padahal, dalam memberikan informasi atau memberitakan informasi dan opini kehadapan publik pers wajib menjunjung tinggi norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (lihat Pasal 5 ayat ( 1) UU Pers). Sudah jelas peredaran berita hoaxoleh situs portal berita abal-abal ini sangat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pers. Sebab, berita hoax hanya mengandung informasi yang menjerumuskan masyarakat pada perpecahan dan tentunya juga melanggar asas praduga tidak bersalah karena membuat kesimpulan kesalahan orang yang belum terbukti secara sah salah.

Oleh sebab itu, maka masyarakat perlu mengetahui ciri-ciri pers resmi dan pers tidak resmi alias hoax. Pasal 12 UU Pers menyatakan bahwa "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan". Lebih lanjut ciri-ciri pers resmi dapat diketahui dalam penjelasan pasal demi pasal UU Pers yakni, (i) media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan, (ii) media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik, (iii) media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

 

Perang Anti Hoax

Peredaran berita hoax sudah sangat meresahkan. Bahkan presiden Jokowi mengatakan peredaran berita hoax sudah sangat membahayakan. Pemerintah sendiri telah mengambil langkah berupa tindakan memblokir situs portal berita hoax tersebut. langkah pemerintah ini patut diapresiasi. Namun, dalam memerangi peredaran berita hoax tentunya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan dari masyarakat dan pers itu sendiri.

Dengan mengacu pada UU Pers, langkah yang dapat ditempuh oleh pers yakni: pertama,dewan pers bersama organisasi pers (AJI dan PWI) perlu melakukan pendataan ulang terhadap pers resmi, lalu mensosialisasikannya kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui koran atau online) agar masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang terpercaya.

Kedua, media cetak maupun media elektronik perlu membuat kolom khusus yang bersifat edukatif yang memuat informasi seputar pers dan produk pers (produk jurnalistik) beserta kolom khusus bagi pembaca untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap suatu informasi dimedia cetak atau elektronik tersebut. Selain itu, dewan pers atau organisasi pers perlu membuat kolom pengaduan bagi masyarakat dalam bentuk aplikasi android atau IOS sehingga masyarakat bisa melaporkan seketika itu juga apabila ditemukan pemberitaan ataupun pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik atau hal lainnya yang dirasa melanggar UU Pers untuk segera ditindak lanjuti.

Ketiga,  guna mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam memantau dan melaporkan setiap pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers, maka dewan pers bersama organisasi atau pers itu sendiri perlu menginisiasisebuah event jurnalistik yang disertai dengan hadiah untuk masyarakat agar turut serta menjaga marwah kemerdekaan dan mengembangkan pers sehingga terwujudlah good pers. Sebagai penutup, bagi masyarakat yang mendapatkan berita hoax baik itu dari media cetak maupun media elektronik silahkan screenshot berita hoax tersebut dan segeralah mengirimkannya kepada e-mail pengaduan yang telah disediakan oleh pemerintah melalui Menkominfo yakni aduankonten@mail.kominfo.go.id dan http://trustpositif.kominfo.go.id. Semoga bermanfaat.

 

(Tulisan telah mengalami modernisasi oleh Redaksi Wawasan Proklamator)

Agung Hermansyah, Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

(c) Hak cipta WawasanProklamator.comJika mengkopi-paste tulisan ini di situs, milis, dan situs jaringan sosial harap tampilkan sumber dan link aslinya secara utuh.

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar