Freedom of Journalism: Pembebasan Kaum Intelektual

RONI SAPUTRA
Rabu, 15 Februari 2017 Share

WAWASAN PROKLAMATOR,- Tanggal 9 Februari, hari dimana seluruh masyarakat Indonesia khususnya khalayak pers, memperingati Hari Pers Nasional. Peringatan Hari Pers Nasional dimaknai sebagai sebuah pesta rakyat yang menjadi simbol bahwa pers yang merdeka adalah salah satu pilar demokrasi. Mengapa disebut sebagai pilar demokrasi? Sejarah negeri ini tentu tak akan lepas dari rezim Orde Baru yang mengatur sirkulasi pemberitaan dan membelenggu karya-karya jurnalistik. Pers hanya terlihat sebagai boneka penguasa, dimana pers hanya dijadikan sebagai komunikator dari pemerintah ke rakyat, bukan sebagai komunikator dari rakyat ke pemerintahan. Tidak ada kebebasan berpendapat yang dijanjikan. Kritik dibungkam dan masyarakat hanya bisa diam.

Arah kebebasan baru terbuka lebar saat tumbangnya Orde Baru yang kemudian masuknya era Reformasi. Pers seperti kehilangan kendali, Gelombang kebebasan pers tercipta secara besar-besaran. Sejak saat itu tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang memberatkan pers dengan dikeluarkannya Permenpen. Pers masa reformasi selalu dihubungkan dengan demokrasi, dimana salah satu indikatornya adalah terciptanya jurnalisme yang independen. Tidak ada lagi pengaturan sirkulasi pemberitaan apalagi pembelengguan karya-karya jurnalistik. Pers kembali kepada fungsi awalnya yaitu menempatkan diri sebagai perantara rakyat dan pemerintahan agar tidak terjadinya perbedaan dalam hal persepsi.

Namun muncul pertanyaan, apakah dunia pers saat ini telah mencapai kemerdekaannya? Apakah memang pers telah menjelma sebagai kaum intelektual yang bebas bertanggungjawab? Bagaimana dengan jurnalisme independen, apakah memang telah di aktualisasikan dengan semestinya?

Dominasi pemilik modal yang menguasai atau memiliki media merupakan masalah eksternal yang di hadapi oleh dunia pers Indonesia saat ini. Salah satu problema yang muncul akibat dominannya modal dalam industri media adalah aspek politik media. Pemilik modal yang menguasai pers menjadikan pers sebagai instrumen politik untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Politisasi tidak lagi mengindahkan prinsip-prinsip independensi, obyektivitas, dan hak publik terhadap pers. Pengaruh kepentingan politik setidaknya akan mempengaruhi informasi yang diberikan. Meskipun tidak semua media yang mengaburkan informasi dan fakta yang sebenarnya.

Dalam sebuah pidato di Manado tahun 2013 silam, Bacharudin Jusuf Habibie menilai bahwa pers Indonesia belumlah benar-benar merdeka. Dunia pers saat ini hanya untuk kepentingan elit politik yang menguasai modal media. Jika di zaman Orde Baru kebebasan pers dikekang oleh penguasa, maka di saat ini pers seakan di kekang oleh kepentingan politik dan kapitalis. Hal ini akan menyebabkan konteks informasi yang berimbang dan akurat akan terlupakan.

Pandangan konkritnya, bagaimana masyarakat melihat situasi faktual yang sedang terjadi berkaitan dengan hiruk pikuk kampanye pemilihan gubernur DKI 2017. Media massa telah menjadi alat propaganda politik yang sangat vital. Pada kenyataanya, para kapitalis besar seakan ‘bermain’ di industri pers ini. Media massa yang pro kapitalisme membentuk sikap dan perilaku pekerja media yang memposisikan informasi semata-mata sebagai komoditas. Informasi tanpa bobot komoditas dinilai jauh dari rasa ingin tahu. Padahal, pemenuhan keingintahuan masyarakat pada umumnya sangat bergantung kepada kemauan baik pengelola lembaga media massa dalam menyajikan informasi.

Terkucilnya prospek kebebasan pers jelas merupakan bagian dari redupnya prospek demokratisasi. Perkembangan dan pertumbuhan pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik di negara ini. Banyak pers yang khawatir bahwa keberadaannya akan terancam disaat mereka tidak mengikuti sistem yang berlaku. Oleh karena itu untuk mempertahankan keberadaannya, pers tidak jarang memilih jalan tengah. Dalam kaitan ini pulalah banyak pers di negara berkembang yang pada umumnya termasuk Indonesia lebih suka mengutamakan konsep stabilitas politik nasional sebagai acuan untuk kelangsungan hidup pers itu sendiri.

Sebenarnya tidak salah jika sebuah media dikuasai oleh para elit politik yang berkepentingan. Namun kepentingan itu juga perlu disaring dan tidak terus memanipulasi berita yang akan ditayangkan. Dalam dunia pers tidak ada kata tawar-menawar dalam hal pemberitaan. Ada batas toleransi di mana pemilik media mengendalikan pemberitaannya. Kebebasan pers yang bertanggungjawab tetap lah menjadi hal yang paling penting. Jangan sampai media massa menjadi penyebar informasi yang bersifat anarkistis yang tentu akan menimbulkan efek negatif di dalam masyarakat.

Semoga kedepannya, dunia pers di Indonesia semakin baik menyajikan fakta ditengah kehidupan berdemokrasi yang makin matang. Sehingga jurnalisme independen dapat diaktualisasikan dan pers akan menjadi kaum intelektual yang bebas bertanggungjawab.

 

(Tulisan telah mengalami modernisasi oleh Redaksi Wawasan Proklamator)

Roni Saputra.

(c) Hak cipta WawasanProklamator.comJika mengkopi-paste tulisan ini di situs, milis, dan situs jaringan sosial harap tampilkan sumber dan link aslinya secara utuh.

 

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar