Membangun Kedaulatan Pangan Indonesia Dibalik SDA yang Melimpah

Rabu, 23 Desember 2015 Share
Membangun Kedaulatan Pangan Indonesia Dibalik SDA yang Melimpah

Doni Saputra, mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Angkatan 2013, Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta.

WAWASAN PROKLAMATOR,- Salah satu hak asasi manusia yang harus terpenuhi adalah kebutuhan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Jika seseorang tidak mendapatkan gizi yang baik maka daya tahan tubuh dan kecerdasannya akan rendah. Bayangkan, sebuah negara yang penduduknya banyak menderita gizi buruk, maka dapat dipastikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) negara tersebut akan berkualitas rendah. Padahal pembangunan dari suatu bangsa tidak hanya bergantung kepada Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilikinya saja tetapi juga dipengaruhi oleh SDM yang dimiliki bangsa tersebut. Terbukti dengan negara yang minim SDA namun memiliki SDM yang bagus bisa meningkatkan perekenomian dan melakukan pembangunan diberbagai sektor, seperti Singapura, Jepang dan Korea Selatan.

Menurut sebuah laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penduduk dunia akan mencapai 8,5 miliar jiwa pada 2030, lalu 9,7 miliar jiwa pada 2050. Sementara itu berdasarkan perkiraan neraca pangan dunia 2025, diperkirakan akan terjadi ketidakseimbangan pangan dunia di mana jumlah konsumsi pangan melebihi jumlah ketersediaan pangan. Apalagi perubahan iklim yang tidak menentu belakangan ini menyebabkan penurunan produksi pangan diberbagai negara.

Indonesia merupakan negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia dengan potensi produksi pangan yang sangat beragam dan besar, Indonesia sangat berpotensi melakukan kedaulatan pangan sehingga pangan bisa menjadi salah satu sektor unggulan untuk mendukung pembangunan Indonesia. Sejatinya Indonesia berpeluang besar menjadi bangsa yang maju dan sejahtera sebagai produsen pangan utama dunia yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, namun juga dapat menjadi pengekspor pangan terbesar ke seluruh negara di dunia. Bukan seperti sekarang, Indonesia masih melakukan ekspor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, apalagi nilai tukar rupiah yang belakangan ini semakin turun oleh dolar Amerika membuat kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan Indonesia akan mengalami krisis pangan.

Untuk menanggulangi hal tersebut, ada banyak hal yang harus dilakukan Indonesia agar mimpi besarnya mewujudkan kedaulatan pangan bisa terwujud.

Pertama, produksi pangan harus ditingkatkan dan pembaruan berkelanjutan. Indonesia harus mengembangkan komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, ikan, sayuran, buah-buahan, minyak goreng, dan garam bisa dikembangkan secara maksimal, efisien, adil, dan berkelanjutan sehingga secara nasional total produksi pangan harus lebih besar ketimbang kebutuhannya. Luas lahan pertanian Indonesia lebih kurang 82,71 % dari seluruh luas lahan. Lahan tersebut sebagian besar digunakan untuk areal persawahan dan masih terkosentrasi di Pulau Jawa. Fakta kedua per tiga wilayah Indonesia berupa laut, maka sumber daya alam di laut memiliki potensi yang sangat besar. Selain mengandung minyak, gas, dan energi laut non-konvesional, laut juga menghasilkan ikan yang potensi diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Saat ini yang baru dimanfaatkan sekitar 70 % saja. Pengendalian bisa dilakukan melalui kemudahan mendapatkan bibit unggul, kemerataan penggunaan pupuk, pemberikan pakan yang berkualitas dan pengendalian hama penyakit.

Kedua, kemampuan dan keahlian sumber daya manusia harus dibenahi. Sekitar 46 % penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Kualitas petani Indonesia harus ditingkatkan. Peningkatan tersebut harus dilakukan hingga ke akar-akarnya tidak hanya di permukaan saja, seperti melakukan sosialisasi mengenai dunia pertanian dan kelautan, melakukan pendidikan non formal dengan membentuk forum-forum pertanian dan kelautan, pelatihan teknologi terbaru, dan pengenalan pasar bebas secara berkelanjutan sehingga SDM yang dimiliki tidak hanya memiliki pemikiran untuk bekerja namun juga mampu berpikir kreatif untuk mengembangkan sektor pertanian dan kelautan.

Ketiga, merenovasi dan melakukan pembaharuan infrastruktur. Ketika aspek sumber daya alam dan sumber daya manusia sudah terpenuhi dengan baik. Tentu, kita mesti merenovasi infrastruktur pendukung agar kedaulatan pangan dapat berjalan dengan baik contohnya saja  irigasi, jalan, listrik, air bersih, dan membangun yang baru sesuai kebutuhan setiap wilayah di seluruh nusantara.

Keempat, menjamin pasar penjualan pangan nasional. Dengan pertumbuhan penduduk dunia yang semakin tahun semakin meningkat, dapat dipastikan bahwa kebutuhan pangan dunia akan meningkat. Kelima, mengantisipasi perubahan iklim. Belakangan ini, iklim dunia yang tidak menentu juga berpengaruh kepada iklim Indonesia.

Keenam, menggalakkan inovasi teknologi terbaru. Jika hanya mengandalkan cara konvensial dalam bertani ataupun lainnya, maka produksi pangan Indonesia tidak akan bisa berkembang pesat karena hanya jalan satu arah saja. Perlu ada inovasi terbaru mengenai teknologi kreatif yang bisa dikembangkan. Pertumbuhannya bisa dirangsang melalui kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi.

Ketujuh, penguatan kebijakan pemerintah. Telah banyak peraturan baik berupa undang-undang, peraturan presiden yang ditelurkan untuk mengatur masalah pangan. Peraturan yang dibuat hanya sekedar berjalan dipermukaan saja tanpa adanya pengawasan di dasarnya. Terbukti dengan masih banyak petani yang susah dan bahkan tidak mendapatkan pupuk.

Terakhir, pendirian lembaga independen di bidang pangan. Jika korupsi ada lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsui (KPK) untuk mengatasinya. Maka pangan juga perlu lembaga independen untuk mengatur, mengurus, dan menertibkan segala sesuatu yang menyangkut dengan pangan.

Sebut saja ketujuh aspek yang telah penulis uraikan diatas bisa diwadahi oleh lembaga independen ini. Sehingga jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya, pemerintah bisa tertuju pada satu pintu untuk menyelesaikannya. Selain itu, masyarakat juga ada akses untuk menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan atau sekedar menyampaikan aspirasi yang mereka rasakan.

Jika pemerintah dan masyarakat mampu bersinergi dengan baik untuk melakukan perubahan dan bekerja sama dalam mewujudkan kedaulatan pangan maka Indonesia dipastikan menjadi pengekspor pangan dunia yang akan berdampak baik terhadap pembangunan di Indonesia

Doni Saputra, mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Angkatan 2013, Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta. 

(c) Hak cipta WawasanProklamator.com. Jika mengkopi-paste tulisan ini di situs, milis, dan situs jaringan sosial harap tampilkan sumber dan link aslinya secara utuh.

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar